Senin, 10 Desember 2012

penataan guru


1.       Permasalahan


Sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditemukan berbagai permasalahan terkait dengan pengelolaan guru, antara lain mengenai penyiapan, pengangkatan, penempatan, penugasan, pemindahan, pembinaan dan pengembangan, pemberhentian, pemberian penghargaan dan pelindungan. Beberapa komponen permasalahan yang menjadi topik pengkajian ini diantaranya, sebagai berikut:


a.    Penyiapan Guru
1)        Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) belum secara maksimal menghasilkan lulusan berkarakter pendidik, mengajar secara tekstual, berorientasi pada ujian, dan belum mengarah kepada proses pendidikan watak.
2)        Kualitas layanan pendidikan di LPTK sangat beragam dan belum memenuhi standar lembaga pendidikan guru profesional yang berdampak pada rendahnya mutu pendidikan seperti dinyatakan dalam hasil studi internasional TIMS, bahwa pendidikan di Indonesia masih berorientasi pada ingatan/menghafal bukan pada pengembangan logika berpikir dan kemampuan pemecahan masalah.
3)        Penyelenggaraan pendidikan guru di LPTK belum dirancang untuk memenuhi kebutuhan guru secara regional dan nasional sehingga mengakibatkan kelebihan untuk guru bidang tertentu tetapi kekurangan untuk bidang studi lainnya.

1)        Sistem rekruitmen guru belum berbasis kebutuhan lapangan, berlebih di kota dan kekurangan di pedesaan.
2)        Pengangkatan guru sarat dengan KKN, tidak transparan, bersifat primordial kedaerahan, dan dikooptasi oleh kepentingan politis penguasa.
3)        Banyak guru yang diangkat tidak sesuai dengan persyaratan standar minimal kompetensi guru.
4)        Rekrutmen guru honorer di sekolah negeri masih dominan dan menimbulkan banyak masalah meskipun ada larangan untuk merekrut guru honor.

1)        Distribusi guru yang tidak merata terutama guru mata pelajaran, terkonsentrasi di kota sehingga kewajiban jam mengajar guru minimal 24 jam tidak dapat dipenuhi.
2)        Distribusi guru mengalami kesulitan antarkota dan antarprovinsi karena merupakan aset daerah.
3)        Karena terbatasnya guru di daerah pedesaan dan terpencil, masyarakat terpaksa merekrut guru yang tidak memenuhi kualifikasi standar nasional.
4)        Sistem perekrutan dan model tes CPNS tidak sesuai jabatan fungsional guru.
5)        Terjadi politisasi dan komersialisasi dalam penempatan guru/PNS

1)        Pembinaan karir guru tidak jelas, belum terpadu antara kebijakan pusat dan daerah serta tidak dilaksanakan secara berkesinambungan.
2)        Menyamakan jabatan fungsional guru dengan pegawai PNS biasa tidak kondusif untuk meningkatkan kinerja guru.
3)        Ego kedaerahan dalam mutasi guru masih dominan akibat ketatnya sistem penganggaran dalam APBD.
4)        Terbatasnya kuota sertifikasi guru.
5)        Belum optimalnya fungsi Musyarawah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dalam pembinaan kompetensi guru.
6)        Tidak ada evaluasi, analisis, dan tindak lanjut terhadap hasil pembinaan guru.

2.       Hasil  Pembahasan

Sistem desentralisasi dan perundang-undangan yang mengatur permasalahan kebijakan pengelolaan guru perlu fleksibel dan tepat sehingga beberapa permalahan yang terkait dengan peran pemerintahan dapat diminimalisasi. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan desentralisasi dimaksud adalah (a) kebijakan desentralisasi yang berlebihan, (b) peningkatan mutu pendidikan terhambat karena manajemen guru yang terkendala oleh desentralisasi, (c) distribusi guru terkendala pelaksanaan desentralisasi, dan (d) pengelolaan guru belum dilakukan dengan baik, seperti dalam sistem kepegawaian seolah-olah ada 2 sistem, yakni sistem kepegawaian pusat dan sistem kepegawaian daerah, yang mengakibatkan terganggunya upaya pemerataan dalam penempatan guru.
Berberapa solusi pemecahan persoalan tersebut dapat dikemukakan, antara lain (a) sentralisasi wilayah, urusan manajemen kepegawaian guru dinyatakan sebagai urusan provinsi. Opsi ini sejalan dengan rencana penguatan fungsi dan peran provinsi, (b) desentralisasi parsial, urusan manajemen kepegawaian guru didesentralisasikan kepada pejabat karir tertinggi di bawah pengawasan cabang komisi Aparat Sipil Negara (ASN) provinsi. Opsi ini sejalan dengan konsep RUU ASN. Berdasarkan permasalahan dan solusi maka akan berimplikasi dalam hal (a) Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004, dengan memberi wewenang provinsi dalam manajemen guru, dan (b) Penyesuaian dengan UU baru yang mengatur tentang kepegawaian bagi guru  sebagai perubahan dari UU Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana diubah dalam UU Nomor  43 Tahun 1999.
Permasalahan guru honorer, bahwa banyak guru honorer yang sudah lama mengabdi tetapi belum diangkat sebagai pegawai negeri. Perlu ada penanganan khusus, yakni (a) melalui pengangkatan guru honorer disesuaikan dengan kebutuhan, dan (b) perlu adanya pembenahan dan atau penyempurnaan regulasi menyangkut penghargaan kepada guru honorer yang sudah lama mengabdikan dirinya. Hal ini berimplikasi pada sistem sentralisasi atau desentralisasi dalam hal kewenangan penanganannya sehinggaa perlu upaya penyelesaiannya secara baik.
Disamping itu, adanya perhatian terhadap sekolah madrasah swasta dan sekolah swasta umum masih rendah atau kurang. Sebab, kenyataannya di daerah terdapat 90% madrasah swasta dan 60% sekolah swasta yang belum tersentuh oleh pengambil keputusan dibidang pendidikan sehingga orientasi kebijakan hanya pada sekolah negeri saja. Mengatasi hal ini, perlu memasukan materi aspek sekolah swasta dalam prajabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan (DIKLATPIM) pejabat struktural. Implikasinya, perlu penyesuaian Kurikulum Diklat Pembinaan PNS.
Berdasarkan sistem pengelolaan guru maka urusan kewenangan menurut PP Nomor 39 tahun 2007 paling tidak dapat dikelompokkan atas kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten, dan kota sesuai bidang yang ditangani, sebagai berikut:
a.      Kewenangan Pemerintah Pusat

Dalam hal penyiapan calon guru, yakni bagaimana memperoleh calon guru profesional yang tepat sesuai kebutuhan. Tentu saja, pemenuhan calon guru ini dilakukan oleh perguruan tinggi dengan menerima mahasiswa calon guru sesuai kuota nasional sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari jika dilakukan penerimaan secara berlebihan. Pemerintah dalam hal ini pun perlu menetapkan LPTK penyelenggara seperti penyelenggara pendidikan guru sekolah dasar strata satu. Dengan demikian, perlu penentuan kurikulum dalam penyiapan guru yang sesuai dengan standar kelembagaan LPTK.

Dalam hal pengangkatan dan penempatan guru di satuan pendidikan maka pemerintah pusat perlu mengangkat dan menempatkan guru baru atau mutasi guru lama secara baik. Perlu memperhatikan peta nasional kebutuhan guru baru termasuk perlunya memperhatikan hasil seleksi nasional penerimaan calon guru baru yang tidak ditumpangi berbagai kepentingan politis. Dengan kata lain, pengangkatan pertama guru baru harus sesuai dengan peta kebutuhan nasional.

Masalah penugasan guru dalam satuan pendidikan, pemerintah perlu memperhatikan sehingga pemberian tugas profesional guru dapat dilakukan secara tepat. Pemerintah pusat perlu memperhatikan sistem dan harus memiliki sistem penugasan guru secara nasional dan sistem kendali mutu nasional sebagai wadahnya.

Pembinaan dan pengembangan profesional guru yang menjadi urusan pemerintah pusat perlu dilakukan secara terencana dan terprogram selama seorang guru bekerja secara profesional sehingga upaya pembinaan dan pengembangan pun semata-mata mengarah kepada profesi guru secara berkelanjutan sepanjang kariernya. Pemerintah dalam hal ini Balitbang perlu memiliki sistem pengembangan profesional guru. Memberikan wadah sebagai sarana dan wahana berpikir maju untuk pengembangan profesinya dalam konteks kelembagaan. Disamping itu, pemerintah pusat perlu memiliki urutan jalur karier guru secara nasional.

b.         Kewenangan Pemerintah Provinsi
Dalam hal penyiapan calon guru, yakni bagaimana memperoleh calon guru yang tepat sesuai kebutuhan profesionalismenya. Pemerintah provinsi perlu mengadakan kemitraan dengan LPTK yang memiliki tanggung jawab dalam penyiapan calon guru ketika calon guru masih mengikuti pembelajaran. LPTK dan pemda provinsi perlu menyiapkan calon guru yang memiliki jiwa memimpin termasuk memiliki jiwa apresiasi yang tinggi dalam memahami suatu persoalan khususnya bagi calon guru pemula.

Pengangkatan dan penempatan guru di satuan pendidikan. Bagaimana mengangkat dan menempatkan guru baru/mutasi guru lama secara baik? Mencakup masukan peta kebutuhan calon guru perprovinsi, peta kebutuhan guru baru provinsi, dan peta penempatan guru baru untuk kabupaten/kota.

Penugasan guru dalam satuan pendidikan. Terkait dengan bagaimana memberi tugas profesional guru secara tepat, meliputi penugasan guru pada jenjang pendidikan per kabupaten/kota, supervisi induksi guru baru. Dalam hal Pembinaan dan pengembangan guru profesional perlu diupayakan bagaimana memelihara dan meningkatkan profesionalitas guru secara berkelanjutan sepanjang karier. Urusannya, meliputi kelembagaan pelatihan profesional guru, program pelatihan profesional tahunan, dan jalur karier guru provinsi.

c.          Kewenangan Pemerintah Kabupaten atau Kota

Dalam hal penyiapan calon guru, yakni bagaimana memperoleh calon guru yang tepat maka kewenangan kabupaten dan kota menyiapkan calon guru melalui kerjasama dengan LPTK dan lembaga pendidikan terkait. Pengangkatan dan penempatan guru dalam satuan pendidkan, yakni bagaimana mengangkat dan menempatkan guru baru/mutasi guru lama secara baik. Kewenangannya, meliputi masukan kebutuhan calon guru per kabupaten/kota, menentukan peta penempatan guru pada jenjang/satuan pendidikan di kabupaten/kota.

Pada penugasan guru, yakni bagaimana memberi tugas profesional guru secara tepat? Mencakup urusan penugasan guru pada satuan pendidikan di kabupaten/kota dan supervisi rutin guru pada satuan pendidikan. Sementara dalam hal pembinaan dan pengembangan guru secara profesional, yakni terkait bagaimana memelihara dan meningkatkan profesionalitas guru secara berkelanjutan sepanjang karier, mencakup urusan kegiatan refleksi profesional rutin guru dalam gugus satuan pendidikan dan penyegaran profesional guru berkala (semesteran) kabupaten/kota.










3.            Simpulan dan Rekomendasi

a.         Simpulan
Berdasarkan pembahasan maka dapat ditarik beberapa simpulan, sebagai berikut:
1)         Permasalahan penyiapan guru, rekrutmen dan pengangkatan guru, penempatan dan penugasan guru, dan pembinaan dan pengembangan guru masih belum siap, belum standar dan belum profesional baik menyangkut guru, LPTK, maupun Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.
2)         Mengatasi masalah menyangkut penyiapan guru, rekrutmen dan pengangkatan guru, penempatan dan penugasan guru, dan pembinaan dan pengembangan guru secara profesional, standarisasi mutu dan pembatasan LPTK, sentralisasi sistem rekrutmen, serta pengangkatan secara langsung lulusan LPTK perlu berdasarkan kebutuhan guru di Indonesia serta sinkronisasi program pembinaan dan pengembangan guru melalui MGMP, KKG dan MKKS.
3)         Implikasinya, sentralisasi sistem penyiapan, penempatan, penugasan, pembinaan dan pengembangan guru dilakukan secara terpadu dengan pola pelaksanaan secara regional. Standarisasi dan pembatasan jumlah LPTK yang berfungsi melayani kebutuhan pengadaan, penempatan, dan pembinaan karir guru secara regional.   Menyusun Revisi UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional untuk mengakomodasi perubahan mekanisme pendidikan, pengangkatan, penempatan, penugasan, pembinaan dan pengambangan guru yang sentralistik pada Kemendiknas dengan mekanisme pelaksanaan secara regional. Menyusun pola implementasi kebijakan sentralisasi pengelolaan guru secara bertahap, sesuai kesiapan birokrasi Kemendiknas dan LPTK, paling lama 5 tahun, sesuai pilot projek tahun 2012.

Berdasarkan simpulan maka dapat ditarik beberapa rekomendasi, sebagai berikut:
1)         Dalam hal penyiapan guru, perlu dilakukan standarisasi mutu LPTK dengan sistem asrama, berikatan dinas, berbasis disiplin bidang studi serta mempunyai sekolah laboratorium untuk menghasilkan guru yang berkompetensi pedagogik, profesional, emosional, dan spiritual serta berwawasan NKRI serta membatasi jumlah LPTK yang berfungsi sebagai pusat pendidikan preservice dan inservice guru yang menyelenggarakan program studi secara buka-tutup sesuai kebutuhan regional dan nasional. 

2)         Berkaitan dengan rekrutmen dan pengangkatan guru, perlu adanya sentralisasi sistem rekrutmen dan pengangkatan guru yang dilaksanakan secara terpadu dengan program pendidikan guru dengan ikatan dinas pada LPTK yang berfungsi memenuhi kebutuhan guru secara regional dan nasional. Dalam hal seleksi calon peserta pendidikan guru di LPTK diselenggarakan oleh Kemendiknas secara regional sesuai dengan peta kebutuhan guru secara nasional.

3)         Dalam hal penempatan dan penugasan guru, sebaiknya lulusan LPTK langsung  diangkat dan ditempatkan berdasarkan kerangka ikatan dinas dan kebutuhan tenaga guru di seluruh Indonesia. Penugaan guru mengajar sebagai guru rumpun bidang studi terutama untuk memenuhi kebutuhan guru di daerah terpencil yang menerapkan sekolah kecil atau satu atap. Kemendikanas mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan guru yang dilaksanakan secara regional di tingkat provinsi.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar